Target Bangun Kapasitas Listrik 100 GW Hadapi Tantangan Political Will

RENCANA pemerintah menambah kapasitas listrik sebesar 100 giga watt (GW) dalam 15 tahun ke depan dihadapkan pada banyak tantangan. Apalagi dari target tersebut, 75% atau 75 GW ditetapkan berasal dari energi baru dan energi terbarukan (EBET).

Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto mengatakan, target tersebut sukar dicapai jika pemerintah tak melakukan terobosan besar dan mengubah politik energi di Tanah Air.

“Dominasi politik kita adalah politik fosil. Sehingga untuk masuk ke EBET, itu tidak mendapat ekosistem yang baik, dalam artian political will yang keras. Padahal tinggal tunggu waktu saja kita mengalami problem kalau kita masih di fosil,” ujarnya, Selasa (26/11).

Baca juga : Produk Teknologi yang Manfaatkan Magnet dan Rangkuman Kemagnetan

Terobosan dan kemauan politik yang kuat, kata Sugeng, merupakan kunci penting dalam transisi energi di Indonesia. Itu karena dalam target penambahan kapasitas listrik 100 GW yang ditetapkan, 5,3 GW direncanakan berbahan baku nuklir.

Sementara saat ini, ekosistem yang ada serta pengembangan ekosistem untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) boleh dibilang baru sebatas perencanaan. Padahal untuk membangun satu reaktor atau PLTN dibutuhkan waktu kurang lebih 14 tahun.

Kapasitas yang dihasilkan dari satu PLTN pun berkisar 1 GW hingga 2 GW. Dus, dengan target yang dibuat pemerintah, setidaknya diperlukan 3-4 PLTN di dalam negeri.

Baca juga : Beda Potensial Listrik, Rumus, Contoh Soal, dan Latihan

“PLTN itu kalau pembangkitnya dibangun di darat, idealnya harus di atas 1 GW untuk satu lokasi. Rerata dibangun adalah 2 GW. Artinya, kalau targetnya 5,3 GW, setidaknya akan ada 3-4 lokasi. Untuk membangun reaktor nuklir atau PLTN itu memerlukan waktu panjang, minimal 12 tahun, itu sudah paling cepat. Itu merujuk pada PLTN yang sudah dilakukan Uni Soviet di Bangladesh,” jelas Sugeng.

Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyebut pemerintah memiliki kepedulian dalam menciptakan energi baru dan terbarukan untuk mencapai target nol emisi karbon (net zero emission).

Salah satunya, kata dia, yaitu dengan pembangunan PLTN yang kini sedang digodok oleh BRIN agar implementasinya bisa semakin matang. Hal itu dalam rencana pemerintah menuju swasembada energi.

“Nuklir memang menjadi salah satu, atau mungkin hampir satu-satunya pilihan yang bisa kita ambil. Dan itu, sudah menjadi concern bersama, juga sekaligus dari DPR. Inilah makanya mengapa Undang-Undang terkait Energi Baru dan Terbarukan sudah direvisi,” tutur Laksana Tri Handoko. (Ant/E-2)