Apindo-Hipmi Sarankan 2 Hal ke Prabowo Usai Dihantam Tarif Trump

Jakarta, CNN Indonesia —

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyarankan beberapa langkah kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk merespons perang tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mendorong pemerintah RI membangun kesepakatan bilateral dengan AS buntut penerapan tarif timbal balik oleh Trump.

“Mendorong kesepakatan bilateral dengan AS untuk memastikan Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik atau paling kompetitif dan saling menguntungkan (win-win),” kata Shinta dalam keterangannya, Kamis (3/4).

Shinta menyampaikan penciptaan integrasi rantai pasok antara industri Indonesia dan industri di AS, sehingga ekspor Indonesia akan dipandang sebagai upaya memperkuat daya saing industri AS, bukan sebagai ancaman.

Ia juga mendorong pendekatan tematik seperti kerja sama di sektor energi, critical minerals, dan farmasi.

“Tanpa harus langsung masuk ke negosiasi FTA yang kompleks,” ucapnya.

Shinta juga mendorong pemerintah mengevaluasi penerapan prinsip reciprocal secara menyeluruh, termasuk dengan memperhatikan tarif dan hambatan non-tarif atas produk impor dari AS ke Indonesia.

Ia berpendapat hal itu guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dagang kedua negara.

Kemudian, melakukan stimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia agar kinerja ekspor nasional dapat lebih optimal dan stabil meskipun menghadapi hambatan di pasar tertentu.

Shinta menyampaikan negara di kawasan Asean, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika memiliki potensi besar sebagai pasar pengganti AS.

“Kami juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan secara maksimal perjanjian dagang yang telah ada (FTA/CEPA), serta mempercepat penyelesaian perjanjian yang masih dalam proses negosiasi, seperti Indonesia-EU CEPA (IEU-CEPA),” ucap dia.

Selain itu, Shinta berpendapat pemerintah juga harus mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi. Ia berpendapat langkah itu untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor.

Shinta menyebut kenaikan tarif AS ini akan berdampak pada struktur biaya produksi dan daya saing industri dalam negeri.

Ia menyampaikan bahwa reformasi kebijakan yang adaptif dan berpihak pada industri perlu terus diperkuat agar produk Indonesia tetap kompetitif secara global.

“Terutama kebijakan ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor nasional, terutama sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batubara, olahan nikel, dan produk agribisnis,” ujar dia.

Kurangi ketergantungan ke AS

Sementara itu Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira mengimbau pemerintah mempercepat perjanjian dagang dengan negara-negara Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika, untuk mendiversifikasi pasar ekspor sehingga dapat mengurangi ketergantungan ke Amerika Serikat.

Hal tersebut untuk merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif dasar dan bea masuk baru kepada banyak mitra dagang, termasuk Indonesia yang terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

“Percepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika agar ketergantungan kepada AS berkurang,” kata Anggawira dikutip dari Antara.

Anggawira menyebut diversifikasi pasar ekspor dengan akselerasi perjanjian dagang adalah kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk jangka menengah.

Dalam jangka pendek, kata dia, pemerintah perlu meyakinkan pelaku pasar dengan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, di antaranya dengan intervensi di pasar keuangan dan stimulus bagi dunia usaha terdampak.

Menurutnya, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).

RCEP adalah blok perdagangan di Asia Pasifik yang melibatkan 15 negara dengan porsi sepertiga dari total ekonomi global.

“Mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian RCEP untuk meningkatkan ekspor ke Asia-Pasifik,” kata Anggawira.

Anggawira mengatakan Pemerintah Indonesia perlu merespons cepat dan tepat kebijakan Trump yang disebut pemimpin negara adi daya itu sebagai “Hari Pembebasan”.

Respons tepat dan cepat pemerintah akan memberi dampak nyata bagi pengusaha, katanya.

“Jika tidak ada langkah konkret, ketidakpastian ekonomi bisa semakin dalam dan berdampak negatif,” ujarnya.

(fra/mnf/antara/fra)

[Gambas:Video CNN]