MK Berkas Gugatan UU TNI yang Diajukan Guru Besar Unhan Masih Kurang Lengkap

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam surat pengajuan permohonan, menyatakan bahwa berkas gugatan yang diajukan Guru Besar Filsafat Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Mhd Halkis, terkait Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), masih belum lengkap. 

Berkas yang diajukan oleh Mhd Halkis itu dinyatakan telah dicatat dalam Bukti Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dengan nomor 38/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 yang ditandatangani Plt Panitera Wiryanto. Surat itu kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. 

“Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan,” tulis surat akta pengajuan permohonan yang diterbitkan, seperti dikutip pada Selasa (18/3).

Baca juga : Larang TNI Berbisnis dan Duduki Jabatan Sipil, UU TNI Digugat ke MK

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa panitera telah menerbitkan akta pemberitahuan kekuranglengkapan berkas permohonan (APKBP) kepada Mhd Halkis dan kuasa hukumnya paling lama dua hari kerja setelah diterbitkan akta pengajuan.

Mengacu pada Pasal 17 Ayat (4) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, permohonan yang dinyatakan belum lengkap bisa diperbaiki atau dilengkapi paling lama tujuh hari kerja sejak APKBP dikirimkan kepada pemohon. 

Sebelumnya, UU TNI digugat ke MK oleh Mhd Halkis. Alasan Halkis menggugat beleid tersebut karena menilai mengekang hak-hak prajurit yang bertentangan dengan UUD 1945.

Baca juga : KPU Tegaskan tidak Semua PSU Salah Penyelenggara

“Uji materi UU TNI diajukan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan mengekang hak prajurit sebagai warga negara,” kata Halkis dalam keterangannya yang diterima Media Indonesia pada Jumat (14/3).

Dilansir dari laman Mahkamah Konstitusi mkri.id, gugatan tersebut telah memasuki tahap permohonan dengan nomor 38/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025. Namun, karena belum masuk ke tahap registrasi perkara, dokumen permohonan belum bisa diakses secara langsung. 

Halkis yang juga perwira aktif ini menjelaskan, dalam Pasal 2 huruf d UU TNI, mendefinisikan tentara profesional sebagai prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. 

Baca juga : Dinilai Diskriminatif, Batasan Usia CPNS Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Definisi tidak berbisnis, tidak berpolitik praktis, dan lainnya dinilai tidak tepat secara logika karena menggunakan pendekatan negatif.

Dia menilai, pasal itu tidak menjelaskan apa definisi tentara profesional secara positif, melainkan hanya menyebutkan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga ada kesalahpahaman dalam memahami profesionalisme militer. 

“Tentara profesional harus dimaknai sebagai prajurit yang menjalankan tugas negara secara netral, berbasis kompetensi, dan memiliki hak dalam aspek ekonomi serta jabatan publik,” jelasnya. (Dev/P-3)