8 Negara Anggota JETP Desak RI Lanjutkan Rencana Transisi Energ

Jakarta, CNN Indonesia —

Setidaknya delapan negara anggota JETP (Just Energy Transition Partnership) di luar Indonesia menegaskan dukungan dilanjutkannya proyek transisi energi Indonesia.

Dukungan ini mereka sampaikan dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya Senin (24/03) sore.

“Hari ini ada delapan perwakilan negara termasuk diantaranya Jepang, Inggris, Jerman, Norway, Denmark yang menyatakan mundurnya AS dari komitmen JETP tidak berpengaruh pada komitmen mereka,” kata Menko Airlangga Hartarto di depan perwakilan media.

Airlangga juga menyebut sejumlah lembaga keuangan dan ekonomi sebagai penyokong target transisi Indonesia seperti Bank Dunia dan Uni Eropa juga meminta Indonesia melanjutkan proyek transisinya.

“Targetnya tetap yakni mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. Dengan dukungan internasional target pengurangan gas rumah kaca bisa lebih cepat yakni sebesar 43% pada 2030,” tambahnya.

Wakil Duta Besar Jepang Nagai Katsuro yang turut hadir mengatakan menghilangnya peran AS tak perlu membuat langkah mundur dalam proses transisi energi di Indonesia.

“Fakta adalah fakta: faktanya AS memang mundur. Tapi transisi tetap dapat berjalan dan proyek-proyek yang sudah dibicarakan dan disetujui dapat dilanjutkan,” katanya pada CNN Indonesia setelah pertemuan.

Pemerintah Jepang mendukung transisi pada JETP dengan pendanaan PLTPb di Muara Laboh Solok, Sumbar yang sudah beroperasi sejak 2019.

Dalam kunjungan kerja PM Jepang Shigeru Ishiga ke Indonesia Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo turut menyaksikan penandatanganan kesepahaman pengembangan PLTPb Muara Laboh ini. PLTPb ini merupakan satu dari tiga proyek prioritas kerja sama Indonesia-Jepang di bidang transisi energi.

PLTP Muara Laboh dikembangkan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Sumitomo Corp. Desember lalu diteken pertambahan kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN untuk pengembangan unit 2 dan 3 sebesar 140 MW PLTPb Muara Laboh dengan pendanaan US$ 900 juta.

Mundurnya AS dari Paris Agreement sekaligus berbagai kemitraan untuk transisi energi menimbulkan banyak pertanyaan terkait nasib proyek yang didanai.

Di Indonesia, pemerintah sempat dipandang memberi respons membingungkan terkait mundurnya AS tersebut.

Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Utusan Khusus Iklim Hashim Djojohadikusumo antara lain menyebutkan Indonesia tidak perlu terburu-buru dalam melakukan transisi energi jika negara-negara besar seperti AS mulai mundur dari komitmen internasional.

Ia juga menyampaikan keengganan mendorong pemensiunan PLTU tanpa adanya dukungan dana internasional.

(dewi/agt)